Pakar Mikrobiologi UGM: Virus Corona Tak Bisa Menembus Plastik Jenazah

Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Doni Munardo, saat konferensi pers Senin (20/4/2020).

Jakarta- Pemerintah hendak mengawasi pabrik serta perkantoran yang tidak diizinkan beroperasi sepanjang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar( PSBB). Salah satu caranya dengan memasang kamera CCTV dan melaksanakan sidak ke perkantoran dan pabrik sepanjang masa PSBB.

"Beberapa hasil rekomendasi yang disampaikan oleh pertemuan kemarin malam yang dikoordinir oleh Kemenko Maritim dan Investasi, untuk melakukan sidak di perkantoran," jelas Pimpinan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, usai rapat bersama Presiden Jokowi, Senin( 20/ 4/ 2020).

Doni menegaskan pemerintah tidak segan memberikan sanksi pidana untuk kantor serta pabrik selain 8 sektor yang diperbolehkan beroperasi di kala PSBB. Sanksi tersebut merujuk pada pasal 93 UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Apabila masih terdapat sejumlah perkantoran dan pabrik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh protokol kesehatan, maka beberapa langkah akan dilakukan," kata dia.

Menurut Doni, banyaknya pabrik serta perkantoran yang beroperasi membuat transportasi umum masih ramai. Sehingga, pelaksanaan PSBB masih belum berjalan efektif.

"Yang belum optimal terkait perkantoran dan pekerjaan di pabrik sehingga mengakibatkan moda transportasi dipenuhi warga masyarakat," tuturnya.

Ada pula 8 sektor yang diperbolehkan pemerintah beroperasi saat PSBB ialah, kesehatan, pangan, tenaga, keuangan serta perbankan, layanan komunikasi serta media komunikasi. Setelah itu, sektor ritel, logistik serta distribusi barang, dan industri strategis.

katanyakoran.com
indonesianewspapers.com
zonanewsid.com
haluanberita.id
loperberita.com
opini-rakyat.com
koran-kita.com

Subscribe to receive free email updates: