Ahli Pakar: Banyak Nilai Positif dalam RUU Ciptaker


Ahli Pakar: Banyak Nilai Positif dalam RUU Ciptaker
Terlepas dari rangkaian perdebatan soal Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Cipta Kerja (Ciptaker), sebenarnya regulasi ini memiliki sejumlah keunggulan.

 Pengamat kebijakan publik Cecep Darmawan mengatakan, omnibus law merupakan galat satu upaya terobosan aturan & penyederhanaan hukum pada Indonesia.

 “Selain itu, bisa menjadi solusi bagi inkonsistensi regulasi dan benturan atau pertarungan antarperaturan perundang-undangan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (12/3/2020).

 Kepala Pusat Kebijakan Publik LPPM Universitas Pendidikan Indonesia ini pula berkata, draf RUU ini sanggup sebagai bagian menurut sentralisasi, penyeragaman, penyatuan, keterpaduan antara kebijakan sentra & daerah.

“Ini juga menjadi bagian berdasarkan efisiensi birokrasi & meminimalisasi pertarungan kepentingan antara pihak-pihak tertentu,” pungkasnya.

Tak hanya itu, RUU yang meliputi revisi 79 undang-undang dan terdiri atas 1.244 pasal ini diharapkan bisa menaikkan sinergi & koordinasi antar pemangku kepentingan.

 “Bisa jua menjadi agunan terhadap kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi para pemangku kepentingan,” ujarnya. Sementara, soal banyak sekali protes menurut publik yg merintangi pembuatan RUU ini, Darmawan menyarankan supaya warga jangan buru-buru membuat kesimpulan atas isi regulasi ini.

“Intinya, rakyat jangan terlalu apriori,” katanya. Tetapi, pada sisi lain, beliau juga mengharapkan supaya pemerintah juga harus terbuka dan transparan pada menyusun RUU ini. “Ajak para stakeholder berdialog pada perumusan omnibus law.

 Jangan terburu buru. Draf RUU jua masih wajib diberi masukan dan dikoreksi aneka macam pihak,” ujarnya. Darmawan pun menganjurkan agar pemerintah perlu melakukan obrolan secara intens menggunakan banyak sekali kepentingan.

“Misalnya, gerombolan buruh, aktivis lingkungan, pers, dan termasuk kalangan kampus dan gerombolan -gerombolan lain yg akan terdampak,” ucapnya.

Subscribe to receive free email updates: